BALIKBANDUNG.id – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Barat mendapat tambahan kuota signifikan pada 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi 49.299 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 6.367 unit.
Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Peningkatan alokasi ini diharapkan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak huni.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, peningkatan kuota tersebut tidak terlepas dari dukungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Hal itu disampaikan Herman saat mendampingi kunjungan kerja Menteri PKP dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di lokasi bedah rumah, Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Senin (5/10/2026).
“Posisi terakhir Jabar mendapatkan 49.299 unit, per unitnya Rp20 juta. Ini meningkat hampir delapan sampai sembilan kali lipat dari sebelumnya 6.367 unit,” kata Herman.
Subang Dapat 1.332 Unit BSPS
Peningkatan alokasi juga dirasakan Kabupaten Subang. Pada 2026, daerah tersebut mendapatkan 1.332 unit BSPS, naik dari 225 unit pada tahun sebelumnya.
Herman menegaskan, penambahan kuota harus diikuti dengan pelaksanaan program yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mencontohkan mekanisme “tender rakyat” dalam pelaksanaan program BSPS di Subang. Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan disalurkan secara terbuka dan akuntabel.
Herman juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang dialokasikan. Hal terpenting adalah memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar menerima manfaatnya.
Dari total alokasi 49.299 unit BSPS untuk Jawa Barat, sebanyak 13.432 unit telah terealisasi.
Kredit Perumahan Tembus Rp115 Miliar
Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Program yang berjalan sejak 2025 tersebut telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp115 miliar kepada 208 debitur dari total 456 debitur.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Subang menjadi salah satu lokasi prioritas sosialisasi karena berkaitan dengan penyaluran kredit perumahan, rumah subsidi, dan program bedah rumah.
Menurut Maruarar, sosialisasi perlu diikuti dengan realisasi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami ingin komitmen yang sudah ditandatangani tidak hanya di atas kertas. Sosialisasi sudah kita lakukan keliling Indonesia, sekarang saatnya realisasi. KPP harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk di Subang,” ujarnya.
Maruarar juga meminta seluruh pihak mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang telah tersedia dapat terserap secara optimal.
“Jangan sampai tidak terserap. Ini tinggal 2,5 bulan lagi. Tolong kerja keras, uangnya sudah ada, apa-apanya sudah ada,” katanya.
Peningkatan bantuan BSPS dan dukungan pembiayaan perumahan tersebut diharapkan mempercepat perbaikan rumah warga serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak di Jawa Barat.*
