banner 1280x160

Kota Bandung Raih Dua Penghargaan TPAKD Jabar 2026, Juara 1 Kota Terbaik

Sekda Kota Bandung bersama jajaran menerima penghargaan Juara 1 TPAKD Kota Terbaik dan Finalis Financial Literacy Award 2026 dari Pemprov Jawa Barat. (Dok. Humas Pemkot Bandung)

BALIKBANDUNG.id – Kota Bandung kembali menorehkan prestasi di bidang literasi dan inklusi keuangan. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemerintah Kota Bandung berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang penghargaan tingkat Jawa Barat 2026.

Dua penghargaan tersebut yakni Juara 1 TPAKD Kota Terbaik dan Finalis Financial Literacy Award 2026 kategori Pemerintah Daerah dengan Program Literasi Keuangan Terbaik Tingkat Kota.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD Provinsi Jawa Barat dan Pleno TPAKD Semester II di Bale Gede, Gedung Pakuan, Jumat (20/11/2026).

Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

Penguatan literasi dan inklusi keuangan juga diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Erwan Setiawan menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha sektor perkebunan.

Ia menyoroti potensi komoditas kakao, kopi, dan kelapa di Jawa Barat yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pendekatan agroforestry yang produktif dan berkelanjutan.

Menurut Erwan, Jawa Barat memiliki sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung akses pembiayaan yang memadai agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Ia juga menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, meskipun jumlah penduduk Jawa Barat mencapai sekitar 51,7 juta jiwa.

“Kenapa penyaluran KUR di Jawa Barat ini lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur? Ini menjadi pekerjaan bersama, termasuk bagaimana perbankan lebih aktif menyosialisasikan pembiayaan kepada masyarakat,” kata Erwan.

Selain memperluas akses pembiayaan, Erwan meminta pengembangan sektor perkebunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Ketersediaan pasar, kemitraan industri, fasilitas pengolahan, hingga skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha juga perlu diperhatikan.

Salah satu hal yang disorot adalah penyesuaian pembayaran kredit dengan siklus panen petani. Dengan skema tersebut, petani diharapkan tidak terbebani kewajiban angsuran bulanan sebelum memperoleh hasil produksi.

“Kalau biasanya angsuran itu per bulan, kalau bisa nanti disesuaikan per panen. Skema pembiayaan perlu lebih adaptif terhadap siklus tanaman tahunan termasuk melalui masa tenggang pembayaran atau grace period,” ujarnya.

Erwan juga mendorong penguatan kelembagaan petani melalui koperasi profesional, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan usaha. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan komoditas kopi, kelapa, dan kakao juga dapat menjadi alternatif penggerak ekonomi di wilayah Jawa Barat bagian selatan yang selama ini belum berkembang sepesat kawasan industri di bagian utara dan barat.

“Kopi, kelapa dan kakao ini bisa menjadi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, sekaligus membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan,” jelasnya.

Ia berharap TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berperan sebagai penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan. Karena itu, program yang dijalankan perlu melibatkan pemerintah daerah, petani, lembaga keuangan, BUMN, hingga pelaku industri.

“Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, petani, lembaga-lembaga keuangan, BUMN dan industri. Di sinilah TPAKD harus mengambil peran sebagai katalisator dan penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan,” tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung melalui TPAKD berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai inovasi program literasi dan inklusi keuangan yang tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat mengakses layanan keuangan formal serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.*