balikbandung – Kakao menjadi salah satu komoditas strategis yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tren kenaikan harga kakao di pasar global memberikan peluang besar bagi Jawa Barat.
Namun, penurunan luas areal tanam dan produktivitas selama beberapa tahun terakhir menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui dukungan pembiayaan dan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan.
Menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
mendorong revitalisasi sekitar 15 ribu hektare lahan kritis di sembilan kabupaten melalui pengembangan perkebunan kakao dan kelapa.
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga tercapai kemandirian usaha dan keberlanjutan ekonomi petani.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan implementasi Taksonomi Hijau OJK.
Pengembangan kakao berkelanjutan dilakukan melalui skema kemitraan terpadu (closed loop) yang melibatkan petani, offtaker, serta industri jasa keuangan.
“Skema ini dirancang untuk memperkuat akses pembiayaan bagi petani, memberikan kepastian pasar, serta mendukung pengelolaan risiko pembiayaan secara prudent,” ujar Darwisman, Minggu (25/1/2026)
Berdasarkan kajian awal, kebutuhan investasi untuk rehabilitasi lahan kritis menjadi perkebunan kakao diperkirakan mencapai Rp125 juta hingga Rp175 juta per hektare. Sejumlah bank telah menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan sesuai prinsip kehati-hatian, di antaranya Bank BJB, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
Dukungan industri perbankan diarahkan pada penyediaan kredit dan pembiayaan yang sehat, berkelanjutan, serta inklusif. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM.
“Pembiayaan sektor perkebunan rakyat menjadi motor penting dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah,” tambah Darwisman.
Selain pembiayaan, OJK dan Pemprov Jabar juga akan melakukan pendampingan, edukasi petani, serta fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan guna memperkuat ekosistem kakao berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan kakao berbasis perkebunan rakyat tidak hanya berdampak pada konservasi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan peluang kerja baru.
Pengelolaan terintegrasi, termasuk penerapan pola tanam tumpang sari, dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Melalui penguatan sinergi ini, pembiayaan hijau di sektor pertanian diharapkan terus tumbuh dan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Jawa Barat yang berkelanjutan dan inklusif,”pungkasnya
