BalikBandung,,– Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi awal 2026, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional di Jawa Barat justru tampil sebagai bantalan stabilitas. Data hingga 31 Januari 2026 menunjukkan, peran fiskal negara di Tanah Pasundan tidak sekadar bertahan, tetapi aktif menjaga ritme pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Finari Manan, menegaskan bahwa sejak awal tahun pemerintah memilih strategi ekspansif melalui percepatan belanja negara. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa APBN tetap dijadikan instrumen utama untuk meredam tekanan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Hingga akhir Januari, pendapatan negara di Jawa Barat tercatat Rp11,09 triliun atau 5,88 persen dari target. Meski mengalami kontraksi tahunan, tren ini dinilai lebih dipengaruhi faktor teknis perpajakan dibanding melemahnya aktivitas ekonomi. Di saat yang sama, belanja negara justru melesat mencapai Rp13,05 triliun atau 12,75 persen dari pagu, memicu defisit regional Rp1,96 triliun yang secara desain memang diarahkan untuk menopang ekonomi.
“Belanja negara tumbuh di seluruh lini, baik belanja Kementerian/Lembaga maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Ini mencerminkan fungsi APBN sebagai shock absorber tetap berjalan sejak awal tahun,” ujar Finari, Jumat (27/2/2026).
Dari sisi penerimaan, pajak masih menjadi tulang punggung dengan realisasi Rp7,92 triliun. Koreksi yang terjadi lebih disebabkan penyesuaian pencatatan, sementara empat jenis pajak utama justru mencatat pertumbuhan. Artinya, denyut dunia usaha di Jawa Barat relatif terjaga meski ekonomi global belum sepenuhnya pulih.
Penerimaan kepabeanan dan cukai memang melambat, terutama akibat restitusi bea masuk dan penurunan cukai hasil tembakau. Namun kondisi ini diimbangi lonjakan signifikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 28,42 persen secara tahunan. Kenaikan tajam PNBP Badan Layanan Umum menjadi sinyal meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan aset negara.
Di sektor belanja, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi penggerak utama. Realisasi Rp11,42 triliun—hampir seperlima dari pagu—menunjukkan aliran dana pusat ke daerah mulai deras sejak awal tahun. DAK Non Fisik mendominasi, menopang sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Sorotan juga tertuju pada Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang realisasinya baru mencapai 2,24 persen. Meski demikian, pemerintah optimistis skema pencairan bulanan yang mulai diterapkan akan mempercepat distribusi, sekaligus meningkatkan kepastian pendapatan guru setelah proses validasi data rampung.
Secara makro, ekonomi Jawa Barat menunjukkan fondasi yang relatif kokoh.
Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tercatat 5,85 persen (yoy), inflasi Januari 2026 masih dalam rentang terkendali, dan neraca perdagangan tetap surplus. Bahkan, sepanjang 2025 transaksi nonmigas dengan Amerika Serikat mencatatkan kinerja positif.
Kinerja APBN awal 2026 ini menegaskan satu hal penting: di tengah tantangan global, negara tidak bersikap pasif. Melalui strategi “spending better” dan reformasi fiskal berkelanjutan, APBN Jawa Barat diarahkan bukan hanya untuk menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkesinambungan.
Dengan belanja yang terus dipacu dan penerimaan yang dioptimalkan, APBN kembali membuktikan perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah—bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan instrumen nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
