BALIKBANDUNG.id – Keandalan pasokan listrik dinilai tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi, tetapi juga menjadi bagian penting dari infrastruktur yang mendukung dunia usaha dan kesiapan investasi daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono mengatakan pelaku usaha membutuhkan pasokan listrik yang stabil, berkualitas, dan dapat diprediksi agar operasional serta pengembangan bisnis berjalan optimal.
“Dunia usaha membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan listrik. Pelaku usaha membutuhkan pasokan yang stabil, berkualitas, dan dapat diprediksi agar kegiatan operasional dan pengembangan bisnis dapat berjalan dengan baik,” kata Kristian.
Menurutnya, listrik kini menjadi kebutuhan mendasar bagi berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari industri dan UMKM hingga sektor berbasis teknologi.
Karena itu, kebijakan ketenagalistrikan memiliki kaitan dengan produktivitas, pengembangan usaha, hingga kemampuan daerah menciptakan kegiatan ekonomi baru.
“Keandalan listrik harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi dan daya saing daerah,” ujarnya.
Kristian menjelaskan kebutuhan listrik setiap daerah juga berbeda sesuai karakter ekonominya. Kawasan industri membutuhkan pasokan untuk proses produksi, sektor pertanian untuk irigasi dan pengolahan hasil, sedangkan sektor perikanan membutuhkan listrik untuk fasilitas cold storage.
Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital turut meningkatkan kebutuhan energi untuk berbagai fasilitas teknologi, termasuk pusat data. Menurutnya, kondisi tersebut membuat keterhubungan antara sumber listrik dan pusat kebutuhan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.
“Pembangunan transmisi menjadi sangat strategis. RUPTL terbaru menempatkan pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi sebagai bagian penting untuk menghubungkan sumber listrik dengan pusat kebutuhan,” kata Kristian.
Di Jawa Barat, kebutuhan pelanggan dengan daya besar menjadi salah satu gambaran perkembangan aktivitas industri. PLN UID Jawa Barat, misalnya, menyuplai listrik sebesar 250 MVA kepada IKPP Karawang untuk mendukung ekspansi perusahaan.
Namun, Kristian menilai keberhasilan kebijakan kelistrikan tidak cukup diukur dari kapasitas listrik yang tersedia. Dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan peluang baru juga perlu menjadi perhatian.
“Keberhasilan kebijakan kelistrikan tidak hanya diukur dari berapa banyak listrik yang tersedia, tetapi dari berapa banyak kesempatan ekonomi baru yang dapat tercipta dan seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mewujudkannya, ia menilai diperlukan sinergi antara PLN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Pemerintah dapat menyampaikan arah pembangunan dan potensi wilayah, PLN memiliki data serta pengalaman sistem kelistrikan, sementara dunia usaha dapat memberikan gambaran kebutuhan energi dan rencana pengembangan bisnis.
“Yang paling penting adalah menciptakan satu basis perencanaan yang dapat dipercaya,” tuturnya.
Menurut Kristian, keterhubungan tersebut dapat membantu menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga dukungan kelistrikan dapat berjalan beriringan dengan perkembangan industri, investasi, UMKM, tenaga kerja, dan potensi ekonomi daerah.*
