BALIKBANDUNG.id – Program Light Up the Dream (LUTD) dinilai perlu dikembangkan dengan melihat karakter dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan ini dinilai penting agar perluasan akses listrik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengatakan, listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.
“Listrik ini sangat penting di era saat ini. Di desa misalnya, paling miskin pun biasanya untuk melakukan sesuatu itu pasti berinteraksi dengan listrik,” kata Yogi.
Menurutnya, listrik tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan, tetapi juga menunjang komunikasi, pendidikan, aktivitas sehari-hari hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun, kebutuhan dan tantangan penyediaan listrik di setiap daerah tidak sama. Kondisi geografis, jarak, serta ketersediaan infrastruktur dapat menentukan pilihan solusi kelistrikan yang paling sesuai.
Yogi mencontohkan wilayah yang masih menggunakan generator berbahan bakar diesel. Pengoperasiannya dapat menjadi persoalan ketika bahan bakar harus didatangkan ke daerah yang sulit dijangkau.
Karena itu, pemerataan listrik menurutnya perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, termasuk mempertimbangkan potensi sumber energi yang tersedia di masing-masing daerah.
“Sebetulnya kita harus diversifikasi. Tidak bisa hanya mengandalkan batu bara,” ujarnya.
Potensi energi surya, hidro, air laut, energi dari sampah, hingga sumber energi lainnya, kata Yogi, dapat dikaji sesuai kebutuhan dan kelayakan wilayah.
Untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik, sistem kelistrikan mandiri juga dapat menjadi alternatif. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan aspek teknis, ekonomi, dan keberlanjutan.
Dalam konteks PLN UID Jawa Barat, pendekatan berbasis karakter wilayah dinilai dapat membantu memastikan program seperti LUTD lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah juga dinilai perlu dilibatkan karena memiliki informasi mengenai kondisi wilayah dan potensi ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam penyediaan energi, terutama di daerah yang memang belum mampu dilayani secara optimal,” katanya.
Selain persoalan akses, Yogi menilai keterjangkauan listrik juga harus menjadi perhatian. Dukungan pemerintah maupun program sosial perusahaan dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pemetaan di lapangan.
Program sosial, lanjutnya, juga perlu berjalan sejalan dengan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Menurut Yogi, keberhasilan pemerataan listrik tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah sambungan. Akses energi juga harus terjangkau, berkelanjutan, serta sesuai dengan karakter wilayah.
Dengan begitu, listrik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pendidikan, komunikasi, aktivitas sehari-hari hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadikan LUTD sebagai salah satu bagian dari upaya memperluas akses energi sekaligus membuka ruang bagi solusi kelistrikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.*
