BALIKBANDUNG.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Ia berharap Jawa Barat tidak lagi menjadi provinsi dengan angka pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) tertinggi di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM saat menghadiri puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) FinExpo 2026 di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Kamis (29/10/2026).
KDM menilai, kebiasaan masyarakat dalam mengelola uang perlu mendapat perhatian. Terlebih, masih banyak orang yang rela berutang demi memenuhi tuntutan gengsi dan tradisi, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga.
“Pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia,” tegas KDM.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Kabupaten Majalengka. Saat itu, KDM bertemu dengan warga yang mengaku meminjam uang hingga Rp25 juta untuk membiayai hajatan pernikahan anaknya.
Menurut KDM, kondisi tersebut menjadi gambaran bagaimana keinginan menggelar acara besar bisa berujung pada beban utang yang harus ditanggung orangtua dalam waktu lama.
“Saya nanya, siap modal kawin di mana? Dijawab, pinjem di bank 25 juta. Bayangin. Nyicil rumah kapan? Dijawab nyak rumah isukan. Anaknya yang kawin, anaknya yang bahagia, besok bapaknya yang menderita,” ujar KDM.
Ia mengingatkan, persoalan keuangan keluarga tidak berhenti setelah hajatan selesai. Kebutuhan berikutnya seperti biaya kehamilan, persalinan, hingga kebutuhan anak juga harus dipersiapkan.
Jika tidak diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik, masyarakat berisiko terus terjebak dalam lingkaran utang.
Karena itu, KDM mengimbau masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan mengutamakan gengsi dibandingkan kemampuan ekonomi.
“Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, cerdaslah dalam melakukan keuangan. Tinggalkan tradisi kajen tekor asal kasohor,” imbaunya.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Perlindungan
Selain mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan, KDM juga menyoroti peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menurutnya, ada dua hal utama yang harus menjadi perhatian negara, yakni memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan ketika sakit dan menjamin pendidikan anak-anak.
Ia tidak ingin masyarakat kehilangan hasil kerja keras selama bertahun-tahun hanya karena harus membayar biaya pengobatan atau menjual aset untuk membiayai pendidikan anak.
“Pekerjaan mereka bisa cari sendiri kok. Nggak usah diurusin ekonomi keluarganya, bisa cari duit sendiri. Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai duit habis dari hasil usaha puluhan tahun untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai sekolahin anaknya harus jual sawah, jual kebun,” kata KDM.
Sementara itu, penyelenggaraan FinExpo 2026 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi momentum untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Pemprov Jabar berharap edukasi mengenai pengelolaan keuangan dapat semakin luas menjangkau masyarakat. Dengan begitu, warga diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial serta terhindar dari risiko pinjaman online ilegal dan praktik judi online.
Kesadaran mengatur keuangan sejak dini juga diharapkan dapat membantu keluarga menjaga kestabilan ekonomi dan mempersiapkan kebutuhan masa depan tanpa harus mengorbankan aset maupun kesejahteraan keluarga.*
