BALIKBANDUNG.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di seluruh 27 kabupaten/kota mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim hujan.
Lima jenis bencana yang menjadi perhatian meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku mengatakan, penetapan status tersebut dilakukan seiring mulai meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Jabar. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026.
Untuk menghadapi potensi bencana, BPBD Jabar telah melakukan berbagai persiapan, termasuk meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan penanganan kondisi darurat.
“Kami telah melakukan pelatihan water rescue, medical first response (MFR), vertical rescue dan lainnya yang melibatkan BPBD kabupaten/kota juga,” ujar Teten, Selasa (17/11/2026).
Selain kesiapan personel, Pemprov Jabar juga menyiapkan anggaran penanganan siaga darurat bencana melalui APBD Jawa Barat serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Teten mengimbau masyarakat agar turut meningkatkan kewaspadaan dengan rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini, serta mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Masyarakat juga diminta menyiapkan tas siaga bencana dan menjaga kebersihan saluran air untuk mengurangi risiko banjir.
“Ikuti arahan petugas jika terjadi keadaan darurat. Hubungi BPBD kabupaten/kota di daerah masing-masing atau BPBD Jawa Barat dengan nomor kontak 08999404629,” kata Teten.
Dengan kesiapan pemerintah dan partisipasi masyarakat, diharapkan risiko serta dampak bencana hidrometeorologi selama musim hujan dapat diminimalkan.*
Kontak BPBD Jawa Barat: 0899-9404-629







