BALIKBANDUNG.id – Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung menghasilkan 45 rekomendasi kebijakan melalui forum West Java Economic Society (WJES) 2026.
Puluhan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong transformasi daerah, serta menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing.
Rekomendasi kebijakan ini merupakan hasil penelitian 269 peneliti dari berbagai daerah di Indonesia. Penyusunannya juga melibatkan konsultasi intensif dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.
Dari keseluruhan karya ilmiah yang masuk, delapan paper terbaik dipilih untuk dipresentasikan dalam Seminar Nasional WJES 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Mengusung tema “Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi penyelenggaraan WJES 2026. Ia berharap hasil kajian akademis yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen penelitian, tetapi juga bisa diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan.
“Saya berharap Forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujar Erwan.
Menurutnya, penguatan ekonomi Jawa Barat perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, serta investasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemprov Jabar, kata Erwan, akan terus memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, hingga kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan.
Erwan Minta Investor Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
Salah satu hal yang menjadi perhatian Erwan adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja di perusahaan dan kawasan industri yang berkembang di Jawa Barat.
Ia mengingatkan para investor agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi investasi.
“Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar,” kata Erwan.
Menurutnya, investasi ideal bukan sekadar membangun pabrik atau meningkatkan nilai produksi. Lebih dari itu, investasi harus mampu meningkatkan kualitas SDM, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, Erwan juga menekankan pentingnya kesiapan masyarakat lokal untuk bersaing di dunia kerja. Penyerapan tenaga kerja harus tetap mempertimbangkan kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan.
Ia tidak ingin ada pihak tertentu yang menggunakan tekanan untuk meminta perusahaan mempekerjakan warga setempat tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan.
“Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut,” ujarnya.
BI Soroti Kesenjangan Kompetensi Tenaga Kerja
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan mengatakan, salah satu isu penting dalam WJES 2026 adalah kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi dan perkembangan industri.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Kondisi tersebut salah satunya terlihat pada perkembangan industri kendaraan listrik yang belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah.
“Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang,” kata Junanto.
Ia berharap hasil penelitian dan gagasan para akademisi dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terarah, dan aplikatif.
Junanto menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan 45 rekomendasi kebijakan merupakan langkah untuk memastikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan daerah.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan agar program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Seluruh hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan WJES 2026 kemudian diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung bagi Pemprov Jabar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
