BALIKBANDUNG.id – Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Susun di Kota Bandung diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Deni Nursani, S.Pd.I., mengatakan, pembangunan rumah susun menjadi salah satu solusi menghadapi keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di perkotaan.
Namun, menurutnya, pembangunan hunian vertikal tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi lahan dan kepentingan investasi. Hak masyarakat untuk mendapatkan hunian layak, aman, dan terjangkau harus menjadi prioritas.
Deni menekankan tiga hal penting dalam revisi Perda Rumah Susun.
Pertama, keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kemudahan akses, mekanisme kepemilikan atau pemanfaatan hunian, serta kejelasan biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Kedua, pembangunan rumah susun harus terintegrasi dengan tata ruang kota. Aspek keselamatan bangunan, ketersediaan air bersih, sanitasi, transportasi, fasilitas sosial dan budaya, hingga kondisi lingkungan sekitar perlu diperhitungkan.
“Jangan sampai solusi terhadap kebutuhan hunian justru melahirkan persoalan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, maupun pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali,” tegasnya.
Ketiga, revisi Perda harus memberikan kepastian hukum dengan memperjelas tanggung jawab pengembang, pemerintah, hak penghuni, pengelolaan fasilitas bersama, serta mekanisme pengawasan.
Deni berharap regulasi tersebut tidak sekadar menjadi solusi keterbatasan lahan, tetapi juga mampu menghadirkan kawasan hunian yang aman, nyaman, terjangkau, tertata, dan berkelanjutan.
Dengan begitu, pembangunan rumah susun di Kota Bandung dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kualitas tata ruang perkotaan.*
