BALIKBANDUNG.id – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Hal tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung.
Menurut Toni, aset pemerintah daerah memiliki nilai strategis sehingga harus dikelola secara optimal, profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset tidak cukup hanya tertib secara administrasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan dan masyarakat.
Ia mengaku terus mengawal pembahasan Raperda tersebut, termasuk mengikuti sejumlah rapat dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah pengamanan dan pemeliharaan aset, terutama kelengkapan administrasi serta bukti kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kota Bandung.
Toni menilai, pembaruan regulasi ini harus menjadi momentum untuk membenahi persoalan aset daerah melalui inventarisasi menyeluruh. Dengan begitu, status kepemilikan dan keberadaan aset dapat diketahui secara jelas.
Selain memperkuat pengawasan, regulasi tersebut diharapkan mampu meminimalkan persoalan pengelolaan aset yang selama ini menjadi catatan maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Toni berharap Pansus 21 dapat menuntaskan pembahasan Raperda secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di lapangan.
Dengan regulasi yang lebih kuat, pengelolaan aset Pemkot Bandung diharapkan semakin tertib, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat.
“Harapan saya, Raperda ini nantinya benar-benar menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola barang milik daerah di Kota Bandung,” pungkasnya.*
