BALIKBANDUNG.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur baru bertajuk “Angkut ODGJ” melalui aplikasi Sapawarga. Fitur ini dihadirkan untuk mengintegrasikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), mulai dari proses penjemputan hingga perawatan di rumah sakit rujukan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sistem tersebut dibuat agar penanganan ODGJ di seluruh wilayah Jabar memiliki alur yang jelas dan tidak lagi terjadi saling lempar tanggung jawab antardaerah.
Menurut Dedi, selama ini masih ditemukan persoalan pasien ODGJ yang berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian penanganan.
Ia mencontohkan, pengiriman pasien bisa berlangsung dari Cirebon ke Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, hingga sejumlah daerah lainnya sebelum kembali lagi ke wilayah asal.
Dedi menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan klasik yang harus segera diselesaikan.
Melalui fitur “Angkut ODGJ” yang dapat diakses melalui aplikasi Sapawarga atau laman angkutodgj.jabarprov.go.id, seluruh proses penanganan akan dipantau secara digital oleh Pemprov Jabar.
“Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).
Dengan sistem tersebut, Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta rumah sakit rujukan dapat memantau perkembangan penanganan setiap pasien. Harapannya, tidak ada lagi pasien yang terlantar selama proses pengiriman ataupun mengalami ketidakjelasan layanan.
Pemprov Jabar Komitmen Rawat Pasien hingga Sembuh
Selain memastikan proses penjemputan dan pengiriman berjalan tertib, Dedi menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk memberikan pendampingan dan perawatan kepada pasien ODGJ hingga dinyatakan sehat.
Setelah mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan pulang, pasien akan dikembalikan kepada keluarga.
Namun, apabila keluarga mengalami kesulitan menerima pasien kembali atau terkendala biaya pengobatan, pemerintah provinsi akan turut memberikan bantuan.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegasnya.
Dedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan sendiri maupun main hakim terhadap ODGJ yang ditemukan di lingkungan sekitar.
Menurutnya, penanganan ODGJ tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan martabat setiap individu.
Pemprov Jabar pun menggandeng Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan sistem tersebut.
Data yang masuk melalui aplikasi nantinya juga menjadi dasar perencanaan kebutuhan anggaran obat-obatan, fasilitas perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.
“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” kata Dedi.
Masyarakat Bisa Pantau Status Laporan
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, masyarakat yang ingin melaporkan kondisi ODGJ melalui fitur Angkut ODGJ perlu menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan proses verifikasi dan validasi. Jika laporan dinyatakan valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan.
Selanjutnya, petugas menentukan kebutuhan penanganan pasien, termasuk kemungkinan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lainnya.
Dokter akan memberikan penanganan medis lanjutan hingga pasien dinyatakan boleh pulang.
Proses pendampingan tidak berhenti setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas akan melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi pasien dan kesinambungan layanan kesehatan.
Adi mengatakan, masyarakat juga dapat memantau perkembangan laporan dengan memasukkan nomor tiket atau NIK melalui aplikasi Sapawarga.
“Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” ucap Adi.
Ia menambahkan, fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital layanan kesehatan yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.
Dengan sistem pelaporan terintegrasi, setiap laporan diharapkan dapat segera diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya,” pungkas Adi.*







