banner 1280x160

Sekda Herman Dorong Percepatan Perlinsos Digital di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat

Sekda Jabar Herman Suryatman mendorong percepatan Perlinsos Digital di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan bantuan sosial tidak kehilangan hak akibat kendala pendataan dan administrasi. (Foto Humas Jabar)

BALIKBANDUNG.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus mendorong percepatan pelaksanaan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di seluruh 27 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima perlindungan sosial tidak kehilangan haknya akibat persoalan pendataan maupun administrasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, optimalisasi Perlinsos menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Herman saat memberikan arahan kepada 27 Kepala Dinas Sosial dalam Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Perlinsos Digital se-Jawa Barat di Plataran Gedung Sate, Kamis (12/11/2026).

Menurut Herman, pelaksanaan perlindungan sosial bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, program tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat, terutama warga yang membutuhkan bantuan dan perlindungan sosial.

Ia mengingatkan, pendataan yang tidak akurat serta administrasi yang belum tertata dengan baik berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan.

“Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” ujar Herman.

Herman menjelaskan, Perlinsos merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya penanganan kemiskinan. Dengan memastikan masyarakat miskin terjangkau program perlindungan sosial secara optimal, beban ekonomi masyarakat diharapkan dapat berkurang.

“Perlinsos bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos maka akan menangani setengahnya kemiskinan,” katanya.

Ia juga menyoroti kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5 sebagai sasaran perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian melalui pendataan dan penyaluran bantuan yang tepat agar program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

“Masyarakat desil 1-5 akan mendapatkan perlinsos dan bansos. Maka kemiskinan setengahnya bisa kita atasi,” tegas Herman.

Melalui percepatan Perlinsos Digital, Pemprov Jabar berharap sistem pendataan dan administrasi perlindungan sosial di seluruh daerah semakin terintegrasi. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan hak masyarakat yang membutuhkan tetap terlindungi.*