banner 1280x160

Lantik Bupati Bekasi, Dedi Mulyadi Minta Pelayanan Publik dan Infrastruktur Ditingkatkan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Pesan itu disampaikan saat pelantikan Asep sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026). (Foto Ilustrasi AI)

BALIKBANDUNG.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja segera menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.

Menurut Dedi, keberhasilan pemerintah daerah harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari kondisi jalan, kualitas fasilitas pendidikan, hingga pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

Arahan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Bale Gede Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).

“Untuk itu, saya minta kepada Dr. Asep sebagai bupati, pimpin seluruh organisasi perangkat daerah di Bekasi, tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya,” ujar KDM.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur perlu menjadi perhatian serius agar anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KDM menginginkan kondisi jalan di Kabupaten Bekasi semakin baik, fasilitas sekolah lebih memadai, serta layanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan warga.

“Jalannya harus pada mulus, sekolahnya harus pada bagus, puskesmasnya harus menjadi puskesmas yang terbaik, dan rumah sakitnya,” tegasnya.

Lelang Proyek Harus Transparan

Selain mendorong peningkatan pelayanan dan pembangunan, KDM mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja secara optimal.

Menurutnya, OPD tidak boleh hanya menjalankan rutinitas birokrasi. Setiap perangkat daerah harus memiliki orientasi yang jelas untuk memperbaiki pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

KDM juga menekankan bahwa peningkatan belanja infrastruktur harus disertai tata kelola anggaran yang transparan dan profesional.

Ia meminta seluruh pekerjaan pemerintah dilaksanakan melalui proses lelang terbuka tanpa intervensi kepala daerah dalam menentukan pemenang.

“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka, yang menangnya adalah profesional. Bupati tidak boleh mendikte siapa yang akan menang,” katanya.

Pesan tersebut menjadi penekanan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi berjalan secara profesional dan mengedepankan prinsip transparansi.

KDM berharap Asep mampu memimpin seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk mempercepat pembangunan sekaligus memastikan anggaran yang digunakan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tetap menjalankan pemerintahan dengan baik dan tidak takut menghadapi tekanan selama bekerja sesuai aturan.

“Saya yakin Dr. Asep tidak pernah berbuat salah, sehingga Dr. Asep tidak akan pernah takut oleh tekanan siapa pun, asalkan menjalankan pemerintahan dengan baik,” ungkapnya.*