BALIKBANDUNG.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan rencana pengajuan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran dalam APBD 2026 agar program pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, keterbatasan fiskal tidak akan menghentikan pembangunan. Pemerintah daerah akan mengelola anggaran yang tersedia secara cermat untuk mengejar target pekerjaan hingga akhir tahun.
Menurut Dedi, saat ini Pemprov Jabar tengah mempercepat berbagai pekerjaan pembangunan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujarnya.
Percepatan pembangunan tersebut berdampak pada aktivitas perjalanan masyarakat, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada akhir pekan. Sejumlah ruas jalan berpotensi mengalami kemacetan karena pekerjaan perbaikan jalan, baik melalui pengaspalan (hotmix) maupun betonisasi.
Dedi pun menyampaikan permohonan maaf kepada wisatawan dan masyarakat yang terganggu perjalanan akibat pekerjaan tersebut.
Pilih Pembangunan Tanpa Beban Bunga Utang
Dedi mengakui Pemprov Jabar menghadapi kekurangan fiskal. Namun, melalui pengelolaan keuangan yang tepat, pemerintah daerah menilai kebutuhan pembangunan masih dapat diupayakan tanpa harus mengambil pinjaman dari PT SMI.
Salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi adalah penundaan pembayaran sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada 2026 hingga tahun berikutnya.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” kata Dedi.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Jabar berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menghindari tambahan beban bunga pinjaman.
Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat yang mendukung program pembangunan dan pengelolaan anggaran agar belanja pemerintah dapat digunakan secara tepat sasaran.
Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri yang memberikan arahan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tak kalah penting, Dedi mengapresiasi masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, menjadi salah satu penopang kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” tuturnya.
Pemprov Jabar kini mengandalkan optimalisasi APBD dan penentuan skala prioritas untuk memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.*
