BalikBandung – Kontingen cabang olahraga (cabor) sepatu roda Kota Bandung merasa dirugikan dengan penerapan sistem pencatatan waktu (timing system) dan sejumlah keputusan perangkat pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Pelatih Sepatu Roda Kota Bandung, Andre Sudradjat, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pencatatan waktu yang berpotensi memengaruhi hasil perlombaan dan merugikan atlet.
Persoalan tersebut mencuat setelah ditemukan perbedaan catatan waktu cukup signifikan pada beberapa nomor pertandingan. Persoalan paling menonjol terjadi pada nomor Individual Time Trial (ITT) 100 meter dan ITT 200 meter.
Menurutnya, sistem pencatatan waktu pada kedua nomor tersebut belum berjalan secara transparan karena tidak dilengkapi monitor yang memungkinkan pelatih dan peserta melihat proses pencatatan secara langsung.
“Jadi, terutama Kota Bandung merasa dirugikan dengan timing system. Karena kemarin tidak ada monitor yang memang berjalan seperti hari ini. Nah, hari ini sudah ada monitor sehingga proses start-stop itu terlihat,” ujarnya seusai perlombaan di International Sport Arena, Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026).
Andre menjelaskan, tidak adanya monitor pada pertandingan sebelumnya membuat para pelatih kesulitan memverifikasi hasil pencatatan waktu.
Padahal, dalam nomor sprint seperti ITT 100 meter dan ITT 200 meter, selisih waktu sepersekian detik bisa menentukan posisi atlet dalam klasemen akhir.
Selain itu, ia menilai penggunaan perangkat digital timer juga belum diterapkan secara konsisten. Perangkat tersebut menurutnya tidak digunakan pada nomor ITT 100 meter dan ITT 200 meter, tetapi baru diterapkan pada nomor 200 meter DTT dengan teknologi MyLaps.
“Di nomor ITT 100 dan ITT 200, digital timer-nya tidak ada. Baru di nomor 200 DTT digunakan digital timer MyLaps. Sementara, kesalahan waktunya cukup jauh,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun tim pelatih, terdapat perbedaan catatan waktu mulai dari 0,1 detik, 0,2 detik, hingga 0,3 detik. Andre menyebut atlet Kota Bandung dan Kabupaten Bogor mengalami selisih lebih dari 0,3 detik. Selain itu, sejumlah atlet dari daerah lain tercatat mengalami perbedaan sekitar 0,1 hingga 0,2 detik.
Perbedaan tersebut menurutnya bukan persoalan sepele karena dapat memengaruhi hasil akhir, khususnya dalam perlombaan sprint yang berlangsung sangat singkat. Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas hasil pertandingan.
Salah satu kasus yang menjadi sorotannya terjadi pada nomor ITT 100 meter putra. Ia menilai atlet Kota Bandung, Arfan, seharusnya bisa meraih posisi lebih baik daripada peringkat ketiga yang tercantum dalam hasil resmi.
“Kalau berdasarkan catatan waktu pribadi dan pelatih lain, Arfan itu sebetulnya harusnya kedua. Bahkan ada yang bilang Arfan bisa menjadi juara pertama dengan catatan waktu sembilan detik. Tetapi, karena catatan waktu dari wasit tidak terlihat, akhirnya kami sulit memastikan dan memperjuangkannya,” ungkap Andre.
Kondisi tersebut juga membuat tim pelatih kesulitan mengajukan protes. Lantaran, tidak memiliki akses untuk melihat hasil pencatatan waktu resmi secara langsung sebagai bahan pembanding.
Catatan pribadi para pelatih dinilai belum cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam menggugat keputusan pertandingan.
“Semua pelatih pasti punya data dan catatan waktu masing-masing. Menurut kami, ini menjadi persoalan serius karena hasil nomor tersebut tidak objektif. Ada yang menerima keuntungan, tetapi ada juga yang dirugikan,” tuturnya.
Persoalan serupa ditemukan pada nomor ITT 100 meter putri. Andre mengatakan, terdapat perbedaan hampir 0,4 detik antara catatan waktu tim pelatih dan hasil resmi perangkat pertandingan untuk salah satu atlet Kota Bandung.
Dampaknya, atlet yang sebelumnya mampu menempati posisi kedua pada babak kualifikasi justru harus turun ke peringkat kedelapan saat final.
Padahal, berdasarkan pengamatan serta pencatatan waktu tim pelatih, performa atlet tersebut dinilai tidak menunjukkan penurunan sejauh hasil yang tercantum dalam catatan resmi.
“Di catatan waktu saya, atlet tersebut seharusnya mencatat 11,4 detik. Tetapi, di catatan wasit menjadi 11,8 detik. Selisihnya cukup jauh, hampir 0,4 detik. Minimal menurut kami, atlet tersebut seharusnya bisa masuk peringkat kedua atau ketiga,” jelasnya.
Andre belum bisa memastikan penyebab perbedaan tersebut, apakah berasal dari kesalahan teknis perangkat atau faktor lainnya. Hanya saja, ia menilai persoalan pencatatan waktu tersebut telah berdampak terhadap peluang atlet Kota Bandung dalam persaingan meraih medali Porprov 2026.
Tak hanya soal timing system, pihaknya juga menyoroti keputusan perangkat pertandingan pada nomor 10 meter point-to-point putri.
Dalam nomor tersebut, atlet Kota Bandung yang semula berada di posisi ketiga harus turun ke peringkat keempat setelah kontingen Kabupaten Bandung mengajukan protes.
Namun, setelah melakukan pengecekan berdasarkan informasi dan rekaman yang kemudian diterima, Andre menilai atlet Kota Bandung seharusnya tetap berhak atas posisi ketiga.
Andre menjelaskan, kedua atlet memiliki poin sama, yakni 4-4. Namun, jika mengacu pada urutan finis, atlet Kota Bandung dinilai lebih berhak menempati posisi tersebut.
“Kalau poinnya sama, yaitu 4-4, seharusnya dilihat juga urutan finisnya. Karena atlet kami finis di posisi ketiga, menurut kami memang seharusnya Kota Bandung yang mendapatkan peringkat ketiga,” katanya.
Sayangnya, tim pelatih tidak dapat melanjutkan protes karena terbentur batas waktu pengajuan keberatan yang hanya diberikan selama 15 menit setelah pertandingan.
Sementara itu, informasi tambahan berupa rekaman video baru diterima setelah perlombaan selesai, sehingga kesempatan untuk mengajukan keberatan secara resmi telah terlewati.
“Perlombaan berlangsung sekitar 20 menit, tetapi waktu kami hanya 15 menit untuk memutuskan apakah akan mengajukan protes atau tidak. Saya juga baru mendapatkan informasi dari orang tua atlet mengenai video tersebut. Jadi, ketika mau melakukan pengecekan dan protes balik, waktunya sudah lewat dan hasil pertandingan sudah dibagikan,” ungkapnya.
Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, Andre berharap penyelenggaraan Porprov berikutnya dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perangkat pertandingan.
Pihaknya meminta sistem pencatatan waktu yang digunakan mengacu pada standar nasional maupun internasional agar hasil perlombaan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pertandingan juga menjadi perhatian. Andre menilai kompetensi Technical Delegate (TD), Technical Representative (TR), wasit, serta perangkat pertandingan lainnya harus menjadi prioritas penyelenggara.
“Harapan saya, untuk sekelas Porprov, peralatan dan sistem penjurian harus mengikuti standar nasional atau internasional sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi kecurangan. Leveling kepanitiaan, mulai dari TD, TR, dan sebagainya, juga harus benar-benar berkualitas,” tegas Andre.
Andre memahami bahwa penyelenggaraan kompetisi olahraga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk memenuhi kebutuhan perangkat pertandingan.
Haya saja, keterbatasan anggaran semestinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas dan objektivitas perlombaan.
“Memang saya dengar anggaran untuk wasit minim. Tetapi, jangan sampai akhirnya yang dikorbankan adalah kualitas perlombaan. Atlet sudah berlatih dan mempersiapkan diri, sehingga mereka berhak mendapatkan pertandingan yang adil, transparan, dan objektif,” pungkasnya. ***
