BALIKBANDUNG.id – Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung sekaligus Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, angkat bicara terkait polemik pembagian tugas pemerintahan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin pascaditerbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Awangga menilai, persoalan hukum pidana tidak seharusnya dicampuradukkan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penerbitan SP3 tidak otomatis mengubah pembagian tugas antara wali kota dan wakil wali kota.
Ia juga menyayangkan munculnya sejumlah pernyataan yang dinilai membangun persepsi negatif terhadap Wali Kota Bandung, seolah-olah telah mengambil atau membatasi seluruh kewenangan wakil wali kota.
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur secara jelas kedudukan dan kewenangan kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Wali Kota memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menetapkan penugasan tambahan kepada Wakil Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Awangga dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, anggapan bahwa Wakil Wali Kota Erwin tidak mendapatkan ruang untuk menjalankan tugas pemerintahan tidak sesuai dengan sejumlah aktivitas yang telah terdokumentasi.
Awangga menyebut Erwin masih menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan setelah SP3 diterbitkan. Di antaranya mengikuti rapat pimpinan bersama Wali Kota pada 8 Juni 2026, menyampaikan jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD pada 10 Juli 2026, melakukan pengawasan pelanggaran lingkungan di Cijerah pada 20 Juli 2026, serta meninjau infrastruktur jembatan di kawasan Dago pada 30 Juli 2026.
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Wakil Wali Kota tetap menjalankan fungsi pemerintahan.
Awangga pun meminta pihak-pihak yang menuding adanya tindakan sewenang-wenang dari Wali Kota untuk menyampaikan dasar hukum dan bukti yang jelas.
“Kalau memang ada yang menuding Wali Kota bertindak sewenang-wenang, silakan tunjukkan aturan mana yang dilanggar, keputusan mana yang salah, dan kewenangan apa yang secara hukum telah dirampas. Jangan hanya membangun opini tanpa menyampaikan fakta dan dasar hukum,” katanya.
Minta Erwin Berikan Klarifikasi Terbuka
Lebih jauh, Awangga secara terbuka mendesak Wakil Wali Kota Bandung Erwin untuk memberikan sikap terhadap berbagai pernyataan yang disampaikan pihak yang selama ini bertindak sebagai kuasa hukumnya.
Ia menilai, Erwin perlu menjelaskan apakah pernyataan-pernyataan yang berkembang di ruang publik tersebut benar-benar mencerminkan sikap pribadinya atau hanya pandangan kuasa hukumnya.
Menurut Awangga, sebagai bagian dari kepemimpinan Kota Bandung, Wakil Wali Kota juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga kondusivitas pemerintahan.
“Jangan sampai sikap diam seorang pemimpin justru ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap tuduhan yang belum terbukti. Kami meminta Pak Erwin memberikan klarifikasi secara terbuka,” tegasnya.
Meski demikian, Awangga menegaskan kritik terhadap pemerintah tetap harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi. Namun, tuduhan mengenai pelanggaran kewenangan harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Kepentingan Warga Tersandera
Di tengah polemik tersebut, Awangga mengingatkan bahwa Kota Bandung masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, infrastruktur, pelayanan publik hingga kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur kepemimpinan daerah lebih mengutamakan penyelesaian persoalan warga dibandingkan memperpanjang polemik pembagian kewenangan.
“Kota Bandung punya terlalu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Masyarakat tidak membutuhkan kegaduhan berkepanjangan mengenai siapa mendapatkan tugas lebih banyak atau siapa memiliki kewenangan lebih besar. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bekerja dan menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Sebagai anggota DPRD, Awangga memastikan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Ia juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Wali Kota yang sesuai ketentuan hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap perbedaan pandangan terkait pembagian tugas dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme pemerintahan yang baik.
“Sudah saatnya energi kita digunakan untuk membangun Kota Bandung, bukan memperpanjang kegaduhan mengenai pembagian kekuasaan,” pungkasnya.*
