BALIKBANDUNG.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan aksi sejumlah aktivis yang menurunkan foto Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat saat berlangsungnya audiensi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) melalui pernyataan resminya, Jumat (13/11/2026).
Dedi menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada anggota DPRD Jawa Barat, melainkan terhadap sikap sejumlah aktivis yang dinilai berlebihan dalam mengekspresikan dinamika politik.
Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan sikap dan pandangan politik, termasuk dalam menyikapi kabar pengunduran diri Wakil Presiden.
“Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang,” ujar Dedi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dalam demokrasi tetap harus disertai adab dan sopan santun.
Dedi menilai, ruang Banggar DPRD Jabar merupakan fasilitas resmi pemerintahan yang digunakan legislatif dan eksekutif untuk membahas serta mengambil keputusan terkait anggaran daerah.
Karena itu, menurutnya, penurunan atribut negara di ruang tersebut semestinya dilakukan melalui prosedur resmi dan oleh petugas yang berwenang.
“Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan Banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” katanya.
Ia juga menyoroti tindakan sejumlah orang yang menurunkan foto tersebut, kemudian meletakkannya dalam posisi terbalik hingga meninggalkannya di atas kursi.
“Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua,” tegasnya.
KDM Minta Aktivis Berikan Penjelasan Terbuka
Lebih lanjut, Dedi menyebut Ketua DPRD Jawa Barat telah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait peristiwa tersebut.
Ia berharap kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat juga menyampaikan klarifikasi agar persoalan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
“Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka,” ucapnya.
Dedi mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik seharusnya tetap disampaikan dengan cara yang menghormati aturan dan etika di ruang publik.
“Karena demokrasi bukan hanya hak tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab. Aktivis pasti punya latar pendidikan yang baik, punya wawasan yang luas, dan punya mental yang kuat. Selamat memberikan penjelasan karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar tetapi oleh warga Indonesia,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi dan menghormati simbol-simbol negara.
“Mari berdemokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi penurunan foto Wakil Presiden di ruang Banggar DPRD Jabar sempat menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan masyarakat.
Melalui pernyataan tersebut, Dedi kembali mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan aspirasi, etika, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan demokrasi.*







