BALIKBANDUNG.id – Kabupaten Cianjur mencatat langkah baru dalam transformasi digital pemerintahan desa. Sebanyak 47 desa di 23 kecamatan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak berbasis digital pada Minggu (8/11/2026).
Berbeda dengan pemilihan konvensional yang menggunakan surat suara dan paku, kali ini masyarakat cukup menyentuh layar tablet atau touchscreen yang tersedia di bilik suara untuk menentukan calon kepala desa pilihan mereka.
Penerapan teknologi tersebut diharapkan membuat proses pemungutan suara lebih praktis, cepat, dan efisien.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 201.848 pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak suara di 67 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka memilih 160 calon kepala desa yang berkompetisi dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari. Salah seorang warga Desa Ciranjang, Ririn, mengaku terbantu dengan sistem pemilihan digital karena prosesnya dinilai lebih sederhana.
“Sistemnya mudah dan yang pasti jauh lebih cepat,” ungkapnya.
Pelaksanaan Pilkades Digital ini juga mendapat perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, turun langsung meninjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Desa Ciranjang.
Dodit mengatakan, inovasi tersebut akan terus dievaluasi agar pelaksanaan Pilkades digital ke depan semakin baik dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan warga lanjut usia (lansia).
Sementara itu, Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian mengapresiasi kesiapan panitia yang membantu kelompok rentan selama proses pemungutan suara.
“Kami melihat langsung panitia dengan sigap mendampingi warga disabilitas dan lansia saat memilih, sehingga seluruh proses pemungutan suara berjalan aman dan inklusif,” tutur Wahyu.
Penerapan Pilkades berbasis digital ini menjadi salah satu langkah modernisasi tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa. Pemprov Jabar bersama Pemkab Cianjur berharap inovasi tersebut dapat mendorong proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.
Ke depan, evaluasi terhadap sistem digital tersebut diharapkan mampu memperluas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.*
