BALIKBANDUNG.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan tidak ada lagi Anak Tidak Sekolah (ATS) di seluruh wilayahnya. Seluruh anak, baik yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan, didorong untuk kembali mengikuti sekolah formal.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman saat mewakili Gubernur Jawa Barat dalam kegiatan di Bandung, Selasa (10/11/2026).
“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman.
Untuk mempercepat penanganan ATS, Pemprov Jabar telah mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mereka akan bertugas mengawal pelaksanaan program secara teknis di wilayah masing-masing.
Menurut Herman, upaya tersebut membutuhkan kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Ia menilai pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi masyarakat sehingga dapat membantu mengidentifikasi anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam,” ujarnya.
Herman juga berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat pengentasan ATS. Meski demikian, Pemprov Jabar memastikan program tetap berjalan dengan mengoptimalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada the show must go on kita harus upayakan,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, anak-anak yang masuk kategori ATS akan didorong kembali mengakses pendidikan formal melalui jenjang SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.
Herman menegaskan, alasan ekonomi seperti membantu orang tua berdagang tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, Dinas Pendidikan bersama perangkat desa, kecamatan, dan relawan diminta aktif melakukan pendekatan serta edukasi kepada keluarga.
Ia bahkan mendorong petugas turun langsung ke rumah-rumah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
Menurut Herman, pengentasan ATS juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam lima tahun ke depan, ia berharap tidak ada lagi anak-anak, remaja, maupun pemuda yang kehilangan kesempatan menjadi generasi produktif akibat tidak mendapatkan pendidikan.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam lima tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.*
