BALIKBANDUNG.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC), kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, dan gizi kurang pada balita. Ketiga persoalan kesehatan ini ditargetkan dapat dituntaskan melalui gerakan terpadu yang melibatkan pemerintah hingga masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, penanganan harus dilakukan segera tanpa menunggu program atau proyek baru.
Hal itu disampaikan Herman saat memimpin konsolidasi bersama 27 kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Herman mengatakan, Pemprov Jabar menargetkan Jawa Barat bebas TBC, ibu hamil KEK, dan balita gizi kurang pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan kerja bersama dan intervensi yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan pakai lama kalau urusan kesehatan. Jangan menunggu dulu program, jangan menunggu dulu proyek. Apa pun yang bisa kita lakukan, lakukan,” ujar Herman.
226 Ribu Kasus TBC Teridentifikasi
Dalam penanganan TBC, Jawa Barat telah mengidentifikasi sekitar 226.000 kasus dari target penemuan 230.000 kasus yang diproyeksikan Kementerian Kesehatan.
Menurut Herman, tingginya jumlah kasus yang ditemukan bukan semata-mata menunjukkan besarnya persoalan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi penderita dan memutus rantai penularan.
Tahap selanjutnya adalah memastikan seluruh pasien mendapatkan pengobatan sesuai ketentuan medis hingga tuntas. Pengobatan TBC umumnya berlangsung minimal enam bulan, bergantung pada kondisi pasien dan regimen yang ditetapkan tenaga kesehatan.
Herman menyebut obat TBC telah tersedia di puskesmas. Karena itu, konsistensi pasien dalam menjalani pengobatan menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian.
“Rumusnya, temukan, obati. Kalau pengobatannya konsisten, insyaallah sembuh. Yang paling penting adalah memastikan warga yang menderita TBC meminum obat secara teratur,” katanya.
90 Ribu Ibu Hamil Diperkirakan Mengalami KEK
Selain TBC, Pemprov Jabar menyoroti kondisi gizi ibu hamil dan balita. Dari sekitar 900.000 ibu hamil di Jawa Barat, diperkirakan 90.000 orang atau sekitar 10 persen mengalami kekurangan energi kronis.
Sementara itu, sekitar 76.000 balita teridentifikasi mengalami gizi kurang.
Herman menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya protein hewani yang dapat diperoleh dari telur, ikan, daging, dan susu. Dukungan konsumsi telur setiap hari, misalnya, dapat menjadi salah satu bentuk intervensi bagi ibu hamil KEK sesuai kebutuhan dan kondisi penerima manfaat.
Bagi keluarga yang mampu, edukasi mengenai pemenuhan gizi perlu diperkuat agar kebutuhan ibu hamil dan anak dapat dipenuhi secara mandiri.
Adapun keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi perlu mendapat dukungan melalui berbagai sumber, mulai dari APBD dan program pemerintah hingga bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta partisipasi masyarakat.
“Kalau tidak mampu, lapor ke lurah. Nanti kita ikhtiarkan bersama untuk membantu. Jangan sampai persoalan kemampuan ekonomi membuat ibu hamil dan balita tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan,” tutur Herman.
Penanganan KEK pada ibu hamil dan gizi kurang pada balita juga menjadi bagian penting dalam mencegah stunting. Pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang dan mencegah masalah kesehatan jangka panjang.
Herman menyebut prevalensi stunting di Jawa Barat turun dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024. Pemprov Jabar berharap angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 10 persen pada 2026.
Data Jadi Dasar Intervensi
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar). Platform ini digunakan untuk mengidentifikasi penerima manfaat, memverifikasi data, serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan yang tersedia.
Data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dipadukan dengan data dinas kesehatan dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.
Herman mengingatkan, data tersebut harus diperiksa langsung di lapangan agar bantuan tepat sasaran. Perbedaan waktu pemutakhiran data berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan administrasi dan kondisi sebenarnya.
Karena itu, dinas kesehatan diminta menggerakkan puskesmas dan bidan, sedangkan camat, kepala desa, dan lurah didorong melakukan verifikasi langsung terhadap warga yang membutuhkan intervensi.
Pemprov Jabar juga mendorong pembentukan tim terpadu untuk menjangkau ibu hamil KEK, balita gizi kurang, hingga anak yang tidak bersekolah. Pelaksanaannya akan mengandalkan kolaborasi pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), dunia usaha, lembaga terkait, dan masyarakat.
Menurut Herman, keberhasilan program tidak cukup diukur dari anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Hal terpenting adalah perubahan nyata, seperti pasien TBC yang menuntaskan pengobatan, ibu hamil yang memperoleh asupan gizi memadai, dan balita yang tumbuh sehat.
“Pemerintahan itu untuk rakyat. Kita harus bergerak bersama agar tidak ada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, tidak ada balita yang kekurangan gizi, dan Jawa Barat bisa bebas TBC. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” kata Herman.*
